REVIEW JURNAL SOSPED

PARADIGMA BARU PENGEMBANGAN PEDESAAN MENUJU MASYARAKAT DAN KAWASAN PEDESAAN YANG MANDIRI DALAM ERA OTONOMI DAERAH

REVIEW JURNAL

Untuk memenuhi tugas mata kuliah

Sosiologi Pedesaan

yang dibina oleh Wahyu Handayani, S.Pi

Disusun oleh :

NAMA            : ACHMAD FATHONY

NIM                : 105080301111043

KELAS           :  E

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2011

Dalam jurnal dengan judul “ Paradigma Baru Pengembangan Pedesaan Menuju Masyarakat dan Kawasan Pedesaan yang Mandiri dalam Era Otonomi Daerah” dijelaskan tentang perubahan system pembangunan yang menempatkan masyarakat pedesaan sebagai subjek bukan objek dalam proses pembangunan. Dimana sebelumnya dijelaskan menurut jurnal bahwa Indonesia meskipun telah melakukan pembangunan terencana secara berkesinambungan selama tiga dekade, kondisi masyarakat dan kawasan pedesaan belum menunjukan adanya perbaikan yang berarti. Banyak factor yang berperan dibalik keadaan. Konsep pembangunan nasional selama Pembangunan Jangka Panjang (PJP) ke-1 adalah salah satu factor penting yang berperan dalam memburuknya situasi masyarakat dan kawasan pedesaan. Selain itu terjadinya krisis moneter, dimana akan menghancurkan struktur industry nasional yang berpusat didaerah perkotaan dan sebagai akibatnya banyak terjadi PHK. Begitu juga yang dirasakan masyarakat pedesaan saat krisis moneter, keadaan perekonomiannya semakin mengkhawatirkan. Apalagi dengan meningkatnya arus tenaga kerja perkotaan yang kembali ke kampong halamannya di desa akibat PHK akan berdampak buruk terhadap prokduktivitas kerja di daerah pedesaan / pertanian tersebut. Konsepan dari pembangunan nasional cenderung merugikan kawasan dan masyarakat pedesaan.

Proses pembangunan industry telah gagal memanfaatkan secara optimal transfer surplus yang telah di ambil dari sector pertanian selama periode PJP 1. Padahal dalam pembangunan sub-sektor beras telah berhasil meningkatkan produksi baras nasional. Namun entah kenapa harga beras cukup murah di Indonesia. Ada yang beralasan bahwa mayoritas tenaga kerja di sector industry adalah tenaga kasaryang sebagian besar penghasilannya di belanjakan untuk pangan, terutama beras. Sebagai konsekuensinya, harga beras dirukan serendah-rendahnya, alasannya agar upah buruh dapat dipertahankan sehingga proses industrialisasi dapat berjalan lancar. Sehingga tidak anaeh jika mayoritas penduduk miskin di Indonesia adalah di sector pertanian/pedesaan. Semestinya hal ini tidak perlu terjadi bila pemerintah menerapkan proses pembangunan yang tepat. Sebenanyar, sungguh sector pertanian itu berpotensi memakmurkan rakyat Indonesia. Namun apa daya, masyarakat pedesaan tidak bias berbuat apa-apa. Itulah salah satu dari factor yang memicu kegagalan. Namun yang paling signifikan adalah kesalahan dalam strategi industrialisasi, ketidak tepatan kebijakan ekonomi makro, buruknya manajemen parbankan nasional dan telah berkembangnya korupsi.

Di dalam era orde baru, struktur politik nasional yang relative otorier telah memberikan kemampuan kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat, untuk menempatkan masyarakat pedesaan yang hanya berlaku sebagai objek pambangunan. Akibatnya diperoleh hasil masyarakat bersifat pasif dan tergantung pada pemerintah. Dan selanjutnya akan di adakan revormasi dalam struktur politik nasional. Ada dua perubahan fundamental yang relevan dengan pelaksanaan pembangunan nasional. Pertama, merombak struktur politik nasional menjadi struktur yang demokratis. Di dalam struktur politik yang demokratis tersebut pemerintah tidak mungkin bertindak otoriter lagi dan hanya menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan nasional, semua kalangan baik dari kalangan bawah – ates semuayan bertidak sebagai subjek yang pro aktif dalam perumusan desain, implementasi dan pembiayaan program – program pembangunan. Sehingga pembangunan pedesaan tidak lagi sebagai alat untuk mengekstrak surplus pedesaan untuk membiayai proses industrialisasi di kawasan perkotaan.

Perubahan yang kedua yaitu implikasi langsung dari diterapkan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, tiap-tiap daerah punya kewenangan untuk berkesempatan dalam pro-aktif dalam pmbangunan. Sehingga nantinya akan terbentuk suasana yang bervariasi dair suatu wilayah ke wilayah yang laintergantung pada variasi lingkungan alam, kondisi social dan ekonominya. Implikasi dari global ekonomi yaitu dengan perdagangan bebas dimana produk dari globalisasi ekonomi merupakan factor penting yang harus di pertimbangkan dalam pembangunan kawasan pedesaan. Pemerintah berperan penting dalam mencampuri perekonomian nasional melalui kebijakan-kebijakan. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan langsung dengan produsen luar negeri.

Belajar dari kegagalan konsep pembangunan orde baru serta pengalaman selama krisis ekonomi, transformasi perekonomian nasional harus dilakukan melali proses industrialisasi pertanian.pedesaan yang merupakan basis perekonomian nasional. Sebagai implikasinya, sector pertanian dan kawasan pedesaan harus ditempatkan sebagai motor penggerak dari proses transformasi perekonomian nasional tersebut. Sehingga pembangunan pedesaan harus diarahkan untuk menciptakan kawasan dan masyarakat pedesaan yang ideal dimana, kawasan pedesaan yang mandiri dan berwawasan lingkungan. Paradigma pembangunan yang lama telah diganti dengan paradigm pembangunan yang baru ternyata lebih handal dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan pedesaan. Perubahan paradigm tersebut telah dimanifestasikan kedalam azaz dasar dan azaz pendukung dari pendekatan pembangunan pedesaan yang akan diterapkan di kawasan dan masyarakat pedesaan. Adapun azas dasar dari pendekatan pembangunan pedesaan diantaranya; bersifat holistis (menyeluruh), berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan, berorientasi pada peningkatan dan daya saing global dan berorientasi pada partisipasi masyarakat. Sedangkan azas pandukungnya yaitu pembangunan pedesaan harus terencana, sistematik dan berkelanjutan; Pembangunan pedesaan harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kesimpulannya yaitu penempatan masyarakat pedesaan sebagai objek/pendukung dalam pembangunan justru gagal, oleh karena itu paradigma tersebut harus diubah. Perubahannya harus diselaraskan dengan perubahan kondisi dan struktur politik nasional, serta kecenderungan perubahan perekonomian global dan local. Seharusnya semua kalangan bergerak sebagai motor bukan hanya pendukung, pro-aktif dalam sluruh proses pembangunan pedesaan. Harapannya dengan perubahan paradigma tersebut yaitu mampu menciptakan masyarakat dan kawasan pedesaan yang mandiri dan makmur.

Daftar Pustaka

Hutagaol, Parulian. 2001. Paradigma Baru Pengembangan Pedesaan Menuju Masyarakat dan Kawasan Pedesaan yang Mandiri dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Study Pembangunan, Kemasyarakatan dan Lingkungan. Vol.3 No.1